Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberlakuan pengetatan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite dan Solar Subsidi tinggal menunggu persetujuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengungkapkan pemerintah akan melakukan rapat dengan Presiden Jokowi sekali lagi untuk bisa mengambil keputusan perihal rencana pengetatan konsumen BBM subsidi di Indonesia.
“Ini lagi mulai (sosialisasi), nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita (pengetatan konsumen BBM subsidi) diputuskan oleh Presiden,” tegas Luhut saat ditanya kepastian waktu rencana pengetatan konsumen BBM bersubsidi di Indonesia, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024).
Adapun, dia memastikan masyarakat yang bukan termasuk dalam golongan berhak menerima BBM subsidi ke depannya tidak akan lagi bisa membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi. “Bukan pengetatan, orang yang nggak berhak (membeli BBM subsidi) tuh jadi nggak dapat, itu saja,” imbuhnya.
Dengan begitu, dia mengatakan pihaknya berharap agar rencana pengetatan konsumen BBM subsidi bisa mulai dijalankan pada bulan Oktober 2024 mendatang. “Kita berharap ya itu (dilaksanakan Oktober 2024),” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.
“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.