SOLVERSCUP

^{_{Arsip foto – Calon anggota Dewan Pengawas KPK Elly Fariani (kiri) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr/aa.}}

 Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 akan diumumkan pada Kamis (21/11) pagi.

“Ya, mungkin (besok) pagi kali ya, mungkin (besok) pagi. Ya, kita lihat besok lagi,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Cadewas KPK akan dirampungkan Rabu, hari ini.

“Bakal diselesaikan hari ini. Mungkin sampai malam,” ucapnya.

Sahroni menyebut sejauh ini ada beberapa sosok potensial yang tampak bagus ketika pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Cadewas KPK, namun dia meminta publik menunggu kepastian penetapan dari Komisi III DPR RI.

“Ada beberapa yang bagus. Nanti kita lihat dari semua yang tersedia, barulah nanti kita pilih yang mana yang paling baik untuk memiliki integritas yang kuat memimpin lembaga institusi yang hebat ini,” tuturnya.

Dia pun menekankan bahwa semua fraksi di Komisi III DPR RI terlibat dalam mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Cadewas KPK.

“Semua fraksi ini terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi III boleh bertanya, tidak boleh hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya,” ujar dia.

Pada Rabu hari ini, Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon Cadewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Adapun pada Senin-Selasa (18-19 November), Komisi III DPR RI telah lebih dahulu merampungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK.

^{_{Sekda Pemkab Garut Nurdin Yana memberikan pengarahan pada Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Terpadu atau Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di Aula Cimanuk Kantor Cabang Dinas Kehutanan wilayah V, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (19/11/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Garut}}

Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana menyatakan dukungan program pengembangan kawasan terpadu atau Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan di Garut, Jawa Barat.

“Dari kegiatan ini adalah pengentasan kemiskinan, kemiskinan kita kan seperti begini, makanya ini bisa menjadikan ‘treatment’ kepada masyarakat, bisa melibatkan masyarakat,” katanya pada Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Terpadu IAD berbasis Perhutanan Sosial di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Garut Kota, Selasa.

Ia menuturkan, program pengembangan perhutanan sosial itu tidak lain tujuannya untuk memberikan banyak manfaat yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat, kata dia, bisa mendapatkan sumber penghasilan yang tetap dan pasti yang akhirnya kehidupannya bisa lebih sejahtera.

“Masyarakat yang ada di situ yang di lingkungan perhutanan, sehingga jadilah sumber pendapatan mereka, sehingga ada kepastian pendapatan yang konotasinya nanti akan memberikan juga tingkat kesejahteraan mereka,” kata Nurdin.

Ia menyampaikan, pentingnya optimalisasi potensi perhutanan sosial di Kabupaten Garut yang luasnya mencapai 74 ribu hektare, sehingga pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan IAD.

Adanya kesempatan itu, kata dia, pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni beberapa dinas, dan organisasi masyarakat untuk membuat rencana aksi terhadap pengembangan perhutanan sosial itu.

“Apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, apa yang dilakukan Dinas Perindag, kan semua bisa berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Perwakilan National Coordinator Forest Programme V, Desy Emawati, menyatakan, program tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, untuk di Indonesia diterapkan empat provinsi dan empat kabupaten, salah satunya Garut

^{_{Peserta Asmopss ke-14 asal Banyuwangi Jawa Timur. ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi/pri.}}

 Lima orang pelajar di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur berhasil menyabet medali di ajang Olimpiade Sains dan Matematika tingkat Asia, atau Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary & Secondary Schools (Asmopss) ke-14 di Banyuwangi.

“Selamat kepada seluruh pelajar yang telah berlomba membawa nama baik Indonesia, khususnya pelajar Banyuwangi. Ini adalah pengalaman yang bagus, bagaimana bisa berkompetisi di level Asia, semoga ke depan lebih baik prestasinya, dan ajang ini akan menjadi inspirasi baik seluruh pelajar Banyuwangi,” kata Plt Bupati Banyuwangi Sugirah dalam keterangannya di Banyuwangi, Minggu.

Kabupaten Banyuwangi pada tahun ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade Sains dan Matematika tingkat Asia, dan Asmopps ke-14, diikuti 136 peserta dari berbagai negara di Asia.

Asmopss ke-14 di Banyuwangi dilaksanakan selama enam hari, 11-16 November 2024 dan dipusatkan di Hotel El-Royale Banyuwangi, dan kompetisi ini diikuti peserta dari 10 negara di Asia.

Tim nasional Indonesia perwakilan dari Banyuwangi yang mengikuti Asmopss sebanyak 12 orang, dan lima pelajar di antaranya berhasil menyabet medal.

Andrew Carnegei Tan siswa kelas 3 di SMPK Santo Yusuf Banyuwangi berhasil meraih medali emas untuk matematika tingkat SMP.

Selain itu, Yusril Ihsan meraih perak untuk Matematika tingkat SMP, Moses Markhesywan dan Nabila Zara meraih perunggu untuk Matematika tingkat SMP, sementara Felicia Dahayu meraih perunggu Matematika tingkat SD.

“Kita patut bangga pelajar Banyuwangi makin banyak yang berprestasi di ajang internasional. Ke depan kami akan terus menggelar berbagai program untuk mendongkrak kualitas SDM sehingga kami bisa mencetak lebih banyak lagi pelajar-pelajar berkualitas dari Banyuwangi,” kata Sugirah.

Dalam ajang Olimpiade Sains dan Matematika tingkat Asia itu, turut hadir pula Founder Asmopss Prof Yohanes Surya, yang merupakan seorang fisikiwan Indonesia dan pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia/TOFI dan Presiden Asmopss Munasprianto Ramli.

^{_{Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) menyampaikan visi misi pada debat ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024).}}

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengemukakan bahwa 

menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bisa menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi polusi dan kemacetan di Jakarta.

“Kita akan pergilirkan WFH, sebuah gaya hidup baru pasca COVID-19, tetap produktif,” katanya dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu.

Kang Emil mencontohkan hari Senin yang bekerja dari rumah industri tertentu, kemudian Selasa dari industri lainnya dan seterusnya. “Maka, hal tersebut bisa mengurangi pergerakan, kemacetan dan polusi,” katanya.

Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota China. “Tiap pagi disemprot ambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih,” ujarnya.

Selanjutnya Ridwan menyebutkan langkah menanam pohon pun harus dilakukan secara masif dan bersama-sama. Apalagi rumus pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) adalah Desentralisasi, Kolaborasi, Inovasi alias DKI.

“Kita daftarkan oleh inovasi aplikasi sehingga hijaunya ada, polusi bersih, cuannya juga, uangnya ada untuk seluruh rakyat Jakarta,” katanya.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”. Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

^{_{Arsip foto – Warga memindai kode batang buku tamu digital saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (16/12/2020).}}

 Warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, memanfaatkan layanan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk memudahkan dalam menyampaikan pengaduan persoalan kepada pemerintah.

Pulau Sabira berada di kepulauan di wilayah paling utara Jakarta atau sekitar 160 kilometer (km) dari Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Warga Pulau Sabira, Sakiyatunnisa (19) di Jakarta, Sabtu mengatakan, aplikasi JAKI sangat bermanfaat bagi warga untuk mengetahui informasi terkini serta untuk menyampaikan aduan atau laporan.

“Sangat banyak memberikan manfaat bagi kami, seperti aduan terkait layanan kapal atau sampah di lingkungan, dan itu langsung cepat ditangani oleh petugas terkait,” kata dia.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan Pulau Harapan, Herton mengatakan, aplikasi JAKI merupakan layanan yang bisa mengirimkan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan perbaikan dan tindakan.

“Biasanya warga melaporkan terkait kapal ke Sabira yang tidak tiba,” kata dia.

Menurut dia, aplikasi JAKI tidak hanya difungsikan untuk hal pengaduan, tapi juga dipergunakan oleh pegawai dan ASN di kelurahan untuk Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) dan lainnya.

“Aplikasi JAKI ini didesain untuk memudahkan masyarakat terkait aduan. Pengaduan di aplikasi JAKI sifatnya rahasia dan tidak bisa diketahui siapa pun,” katanya.
​​​​​​
Ia menambahkan, kehadiran aplikasi JAKI memudahkan masyarakat untuk menyampaikan permasalahan atau keluhan pelayanan.

“Informasi ini untuk meningkatkan peran aktif Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam berkoordinasi dan kolaborasi,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution

Arsip foto – Ekonom Bank Permata Josua Pardede. ANTARA/HO-Dok Ekonom Bank Permata Josua Pardede.

 Ekonom Josua Pardede mendorong pemerintah untuk mempertebal bantuan sosial (bansos) dan insentif guna membantu kelas menengah hingga miskin dari tekanan kenaikan PPN 12 persen.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, kebijakan bansos dapat membantu mengimbangi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Di samping itu, penerapan bantuan tunai bagi kelompok kelas menengah ke bawah juga bisa mengurangi dampak inflasi yang timbul akibat kenaikan PPN.

“Melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh bantuan tambahan yang bisa membantu menjaga konsumsi dasar mereka meski terjadi kenaikan harga barang karena PPN,” kata Josua.

Selain bansos, subsidi di sektor-sektor tertentu juga bisa mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan PPN.

Josua mencontohkan subsidi di sektor energi atau kredit usaha kecil bisa meringankan biaya hidup dan operasional usaha kecil dan kelas menengah yang mungkin terdampak lebih besar dari kebijakan PPN 12 persen.

Lebih lanjut, pemberian insentif pajak atau pengurangan pajak untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa membantu pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan beban pajak.

Menurut dia, insentif seperti ini dapat mendukung daya saing UMKM dan mencegah penurunan produktivitas akibat biaya tambahan.

“Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan kenaikan PPN yang direncanakan akan diberlakukan tahun 2025,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

“Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” kata Sri Mulyani.

KADOBET

^{_{Menteri PPPA Arifah Fauzi ditemui di sela acara “Pertemuan Dialog Nasional Para Pemangku Kepentingan Layanan PPPA di 11 daerah Ploting” di Jakarta, Kamis (14/11/2024). ANTARA/Farhan Arda Nugraha/aa.}}

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi mengatakan perlunya upaya lebih giat dalam memperkenalkan narasi terkait pahlawan perempuan sehingga ke depan lebih banyak tokoh yang dikenal dan diangkat menjadi pahlawan nasional.

Ia mengemukakan Indonesia memiliki banyak tokoh perempuan yang memiliki kontribusi besar bagi perjuangan bangsa namun masih banyak yang belum terdata atau dikenal publik.

“Harus kerja keras untuk dinarasikan, jadi memang pahlawan nasional yang perempuan itu sebenarnya banyak banget tapi mungkin belum terdata,” katanya saat ditemui di sela acara “Pertemuan Dialog Nasional Para Pemangku Kepentingan Layanan PPPA di 11 Daerah Ploting” di Jakarta, Kamis.

Dengan upaya pengenalan serta pendataan, pihaknya akan mendorong lebih banyak tokoh perempuan pejuang yang diangkat menjadi pahlawan nasional.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperkenalkan tiga tokoh perempuan yang dinilai layak untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Mereka, yakni Ratu Ageng Tegalrejo, SK Trimurti, dan RA Soetartinah.

Ratu Ageng Tegalrejo yang merupakan istri Sultan Hamengkubuwono I. Ia membentuk Korps Srikandi Kesultanan yang berjuluk Prajurit Esti Langenkusumo, suatu pasukan yang memperkuat perjuangan Pangeran Diponegoro. Ratu Ageng juga mengasuh Pangeran Diponegoro, cicitnya yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III.

Selain itu, SK Trimurti merupakan wartawan, aktivis buruh, serta Menteri Perburuhan pertama. Ia pejuang kemerdekaan yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, Mahaputera, serta Perintis Kemerdekaan.

Selain itu, RA Soetartinah yang merupakan istri Ki Hajar Dewantara. Ia merintis organisasi Wanita Taman Siswa untuk bisa membantu fokus pendidikan bagi kalangan perempuan. Ia juga menggantikan suaminya sebagai pemimpin dari Pemimpin Umum Persatuan Taman Siswa sampai dengan wafat.

^{_{Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) usai rapat koordinasi perdana subsidi energi di Jakarta, Senin (4/11/2024) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)}}

 Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan studi doktoral (S3) yang ditempuh oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.

Dalam Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta, Rabu, pihak UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia (BL), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

elanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

Adapun Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan.

Kemudian, langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

_{^{Kementerian Sosial (Kemensos) mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya/aa.}}

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan mengikuti apabila Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan penundaan sementara jadwal distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

“Kalau memang ada surat itu ya kami akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu selepas mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mensos semula menyatakan pihaknya mengupayakan akan tetap melanjutkan proses penyaluran bansos yang sudah memasuki triwulan keempat 2024 dan berlangsung sejak Oktober hingga Desember.

Hal itu sempat disampaikan Mensos meskipun telah menerima masukan dari Komisi VIII DPR untuk mempertimbangkan ulang jadwal pencairan bansos demi mencegah potensi penyalahgunaan sebagai alat politik oleh oknum tertentu menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Kendati demikian, Gus Ipul menyatakan akan mengikuti apabila Mendagri mengeluarkan arahan mengenai penundaan penyaluran bansos jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Ia menambahkan pihaknya akan menunggu konfirmasi sekaligus penerbitan surat edaran dari Kemendagri tersebut yang nantinya akan berlaku di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah

Gus Ipul menegaskan Kemensos menyambut baik wacana penundaan penyaluran bansos yang bertujuan untuk menghindari perdebatan serta kontroversi mengenai isu politisasi bansos.

“Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi. (Supaya) semua tenang, setelah itu kita pilkada. Ini kami sambut baik aja lah sekarang gitu ya,” imbuhnya.

Sedangkan terkait daerah yang mengalami bencana, pihaknya meyakini Kemendagri pasti telah mempertimbangkan kebijakan khusus terkait mekanisme penyaluran bansos di wilayah yang mengalami bencana dan membutuhkan penyaluran bansos tepat waktu.

^{_{Arsip foto – Pelayanan kesehatan imunisasi dasar dan PCV bayi melalui oral maupun suntikan di Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (26/2/2024). ANTARA/Hana Kinarina/am.}}

Kementerian Kesehatan mengatakan, Indonesia memiliki target ambisius untuk menurunkan angka kematian balita akibat pneumonia menjadi tiga per seribu kelahiran hidup serta menurunkan insiden pneumonia berat pada balita sebesar 75 persen dibandingkan insiden pada 2019.    

Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yudhi Pramono menyebutkan bahwa pneumonia adalah penyakit infeksi pada paru-paru yang masih menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian pada bayi dan anak-anak di dunia.

“Pneumonia ini juga merupakan penyebab dari hampir sepertiga atau sekitar 29 persen dari kematian balita dengan sekitar 2 juta anak kehilangan nyawa setiap tahun,” kata Yudhi.

Dia mengutip data 2019 dari UNICEF, yang menunjukkan bahwa diperkirakan ada da 2.200 anak meninggal dari pneumonia setiap harinya. Kemudian, katanya, data WHO 2021 menunjukkan bahwa penyakit tersebut mengakibatkan kurang lebih 740 ribu kematian balita. 

“Pada kurun waktu 2018-2022, untuk pembiayaan terhadap penyakit pernafasan meningkat secara signifikan dan cenderung naik setiap tahunnya. Dan pneumonia ini menduduki turutan pertama dari data BPJS Kesehatan tahun 2023. Pneumonia menelan biaya sekitar kurang lebih Rp8,7 triliun dan untuk TB sekitar Rp5,2 triliun,” dia menambahkan.

Untuk penyakit paru obstruksi kronis, katanya, biayanya sekitar Rp1,8 triliun, serangan asma Rp1,4 triliun, dan kanker paru sekitar Rp766 miliar.

Oleh karena itu, katanya, pencegahan dan pengendalian pneumonia harus diperhatikan, dan kerja sama lintas sektor perlu ditingkatkan.

“Mengingat untuk pengendalian faktor risiko pneumonia yaitu meliputi pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi,” ujarnya.

Selain itu, asap rokok, polusi dalam maupun luar ruangan, kepadatan penduduk, serta terkait rumah sehat yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup.