SOLVERSCUP

^{Roy Suryo}

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, membeberkan analisis soal legislasi ijazah. Ia menganalisis 5 salinan legislasi ijazah Jokowi tersebut. 

1. Analisis Salinan Legalisasi

Salinan legalisasi ijazah Jokowi tersebut mulai dari tahun 2005 dan 2010 yang diperoleh dari KPUD Surakarta, 2012 dari KPU DKI Jakarta, hingga 2014 dan 2019 dari KPU RI.

Pertama, Roy menjelaskan, 4 dari 5 salinan legalisasi ijazah Jokowi ini semuanya ditandatangani Prof Dr Mohammad Na’iem, M Agr Sc selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menjabat di rentang tahun tersebut (2005 sd 2014). 

“Benarkah keseluruhannya dijabat yang bersangkutan? Karena sempat tercatat ada nama Dr Satyawan Pudyatmoko, S Hut, MSc. yang juga menjabat posisi yang sama di tahun 2012 sd 2016,” kata Roy, dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026). 

“Namun sayangnya, database resmi di UGM seringkali (sengaja?) diubah-ubah, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman terpercaya,” ucapnya.

Kedua, Roy menjelaskan, dari keempat salinan legalisasi ijazah tahun 2005 sd 2014 tersebut, seharusnya ditolak UGM maupun KPUD Surakarta, KPUD DKI dan KPU yang menerimanya, karena formatnya sudah tidak proporsional lagi ketika dilakukan Fotocopy pengecilan ukuran (dari Aslinya Format A3 menjadi A4/Kwarto). 

“Hal ini jelas terlihat perbandingan antara panjang x lebarnya sudah tidak proporsional lagi (aslinya persegi panjang, menjadi hampir bujur sangkar) alias seperti “terhimpit” atau terkompres lebar kanan-kirinya tidak sesuai aslinya lagi,” katanya.

^{Siswa Diduga Dianiaya Brimob, KPAI Minta Penyebab Kematian Diungkap!}

 Anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyebab kematian korban diungkap.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri.

“Kejadian ini melanggar UU Perlindungan Anak dan tidak dibenarkan. Maka KPAI meminta seperti dalam UU Perlindungan Anak pasal 59A bahwa proses harus cepat, keluarga anak korban mendapatkan bantuan sosial dan anak mendapatkan perlindungan hukum,” kata Diyah kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Oleh karena itu, ia meminta penyebab kematian korban diungkap.

“Hak anak yang meninggal dunia dengan tidak wajar (korban kekerasan) adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya agar anak tidak mendapatkan stigma negatif,” ujar dia.

^{Ilustrasi banjir}
Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir setelah hujan deras mengguyur sejak pagi, Jumat (20/2/2026). Berdasarkan data pukul 07.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 61 RT dan 6 ruas jalan tergenang.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 61 RT dan 6 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Yohan menyebutkan pihaknya akan melakukan penanganan genangan yang masih ada serta memantau perkembangannya. BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait dalam upaya penanggulangan banjir.

“BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, serta Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ujar Yohan.

Berikut sebaran wilayah terdampak akibat hujan deras:

_{Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar}

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Anwar Iskandar, menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan merupakan hal yang wajar dalam khazanah keilmuan Islam. Perbedaan tersebut berada pada ranah ijtihad yang bersifat teknis, bukan menyangkut prinsip akidah.

“Perbedaan itu adalah keniscayaan karena sifatnya ijtihadi dan teknis. Karena itu, kemungkinan memulai atau mengakhiri puasa berbeda bisa saja terjadi. Namun yang paling penting adalah menjaga keutuhan sebagai umat Islam dengan saling memahami dan saling menghormati,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.

Ia menambahkan, dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, masyarakat perlu membiasakan diri menyikapi perbedaan secara dewasa. Selama tidak menyentuh prinsip dasar keimanan, perbedaan justru menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual Islam.

Menurutnya, perbedaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi harmoni bagi persatuan Indonesia dan berkontribusi pada stabilitas nasional. Kondisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

_{Tembok roboh di SMPN 182 Jakarta (foto: dok ist)}

Tembok sebuah bangunan mewah di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu (15/2/2026) siang, dan menimpa tembok serta halaman SMPN 182 Jakarta. Polisi tengah menyelidiki penyebab ambruknya tembok tersebut.

“Sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, sebelum roboh, tembok bangunan tersebut sudah dalam posisi miring hingga akhirnya menimpa tembok dan halaman SMPN 182 Jakarta. Bahkan, pemilik bangunan yang temboknya roboh itu sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dari lingkungan sekitar.

Polisi, lanjutnya, akan mendalami lebih jauh peristiwa robohnya tembok tersebut. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu karena tidak ada aktivitas di sekolah saat kejadian.

“Tidak ada korban jiwa. Memang awalnya pagar tersebut sudah miring dan sudah diberikan surat pemberitahuan dari lingkungan,” katanya.

_{Roy Suryo}

 Tersangka kasus tudingan atau fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berharap permintaan tim kuasa hukumnya kepada Irwasum Polri untuk menghentikan kasus yang menyeretnya dapat dikabulkan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), seperti yang diterima Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Menurutnya, langkah yang dilakukan tim kuasa hukumnya merupakan bagian penting dalam proses hukum di Tanah Air. Pasalnya, hal itu dapat menjadi bahan koreksi bagi aparat penegak hukum.

“SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya atau surat penghentian penyidikan itu, itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut,” kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Ia menyoroti hanya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang mendapatkan SP3 dalam kasus ini. Padahal, kata Roy, mereka juga turut menjadi satu dalam laporan yang sama oleh Jokowi.

“Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi delapan tuyulnya. Ya kan gitu? Tapi karena hanya ada dua ini yang lucu,” ujarnya.

“Jadi artinya nggak boleh berarti suratnya salah gitu ya. Jadi artinya itu yang harus dilakukan,” imbuhnya.

kas138

_Ilustrasi.

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob yang akan melanda berbagai titik di Indonesia pada periode 12–25 Februari 2026.

Menurut keterangan BMKG, banjir rob ini diakibatkan adanya fenomena fase Bulan Baru pada 17 Februari 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

BMKG mengimbau masyarakat di sekitar wilayah pelabuhan dan permukiman pesisir untuk waspada, karena rob diprediksi akan mengganggu aktivitas bongkar muat, transportasi, serta usaha tambak garam dan perikanan darat.

_{Megawati Soekarnoputri/PDIP}

 Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri menyatakan, pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu kualitas negara dan pemerintahan. Menurut dia, negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato ilmiah saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi.

Megawati tercatat sebagai tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.

“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” kata Megawati, dikutip Selasa (10/2/2026).

Megawati menegaskan bahwa pengalamannya di pemerintahan menunjukkan keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik. Ia menyebut, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan.

Ketua Umum DPP PDIP itu juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit pada persoalan keterwakilan jabatan semata. Menurutnya, yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.

Negara, kata dia, harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Megawati mengaitkan isu pemberdayaan perempuan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal. Ia menegaskan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik pada akhirnya akan kehilangan keseimbangan dan legitimasi moralnya sendiri.

_{Prajurit Kopassus/TNI}

Keberanian dan sikap teguh anggota Kopassus Kolonel Inf. Agus Hernoto dalam menjalankan misi operasi, menjadikannya sebagai legenda pasukan baret merah. Pasalnya, Agus mempertaruhkan nyawa dalam mengemban tugas operasi.

Bahkan, tokoh militer dan intelijen Jenderal TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani alias Benny Moerdani rela dikeluarkan dari Kopassus karena membela Agus Hernoto.

Saat itu, Komandan RPKAD Kolonel Moeng Parhadimoeljo memindahkan Agus Hernoto ke Staf Umum Angkatan Darat III Bagian Organisasi karena cacat seusai pulang dari operasi.

Dalam buku biografinya berjudul “Kolonel Inf. Agus Hernoto: Legenda Pasukan Komando dari Kopassus Sampai Operasi Khusus” dikutip  Minggu (8/2/2026), Agus Hernoto yang saat itu berpangkat Letnan Dua (Letda) mendapat tugas untuk memimpin Operasi Banteng I untuk membebaskan Irian Barat sekarang Papua dari cengkeraman Belanda.

Operasi Banteng I merupakan operasi infiltrasi atau penyusupan ke belakang garis musuh melalui udara. Operasi militer ini sebagai tindak lanjut dari Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan Presiden Soekarno pada 9 Desember 1961.

Operasi ini terbilang berbahaya dan taruhannya adalah nyawa. Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto yang melepas keberangkatan pasukan di Lapangan Udara Lahat, Amahai, Ambon, menyebut misi ini sebagai one way ticket (misi tanpa ada jaminan bisa selamat kembali pulang).

_{Sejumlah Bandara di Asia Terapkan Protokol Ketat Ala Pandemi untuk Antisipasi Virus Nipah. (Foto: People)}

Potensi penularan virus Nipah di Indonesia perlu diwaspadai di tengah peningkatan kasus di sejumlah negara, demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Meski belum ditemukan kasus terkonfirmasi virus Nipah pada manusia di Indonesia, pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Namun, kewaspadaan tetap harus diperkuat mengingat karakter virus yang bersifat zoonotik dan memiliki tingkat kematian yang tinggi,” kata Netty dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/2/2026).

Virus Nipah menyebabkan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Reservoir alami virus Nipah adalah kelelawar buah, dan penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi.

Netty menilai, kewaspadaan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah pencegahan yang proporsional.