Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 20 BPR. Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penutupan tersebut terpaksa dilakukan karena ada ya berbagai permasalahan yang membelenggu perbankan tersebut
“Mungkin sekitar lebih dari 20 sekarang itu BPR kita tutup karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin (15/10).
Dian melanjutkan, OJK berupaya membuat kebijakan baru untuk mencegah bertambahnya BPR yang bermasalah. Ia menegaskan, BPR tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah, namun ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.
“Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD,” jelasnya.
Dian mengungkapkan, prediksi tutupnya 20 BPR tersebut dengan beragam persoalan termasuk kurangnya ketentuan modal minimum.
“Sampai ke angka 20 itu mungkin, kalau dalam beberapa bulan ini ada yang stor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu,” pungkasnya.