Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026

Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026

Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026 (Foto: Setpres)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.

“Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan. Meski begitu, pemerintah juga akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

“Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp43 ribu. Jadi, Rp7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” kata Sri Mulyani.

kas138 daftar

Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah

Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah

Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah (Foto: Freepik)

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan agar skema subsidi perumahan dialihkan dari cicilan ke elemen tanah.

Fahri mengatakan langkah ini perlu diambil untuk menekan tingginya harga properti di perkotaan yang disebabkan oleh melonjaknya harga tanah.

Fahri mengatakan pembangunan rumah di perkotaan akan difokuskan pada hunian vertikal. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencontoh keberhasilan program 1 juta rumah vertikal di Singapura.

“Presiden mengatakan (di hadapan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong) bahwa kita tidak akan malu-malu untuk mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Singapura, yaitu membangun 1 juta unit rumah vertikal,” kata Fahri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Fahri menjelaskan bahwa harga tanah di perkotaan sudah terlalu tinggi untuk pembangunan rumah tapak. Dia memaparkan data Bank Dunia yang memperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang efektif dan efisien.

Menurut Fahri, dengan memberikan subsidi pada elemen tanah, harga properti bisa turun lebih dari 50 persen. Ini secara signifikan akan meringankan cicilan masyarakat.

“Daripada kita terus menerus membiarkan para pengembang dan juga para konsumen ini dealing dengan harga tanah yang tinggi, lalu kita subsidi cicilannya, tetap saja yang dicicil itu adalah sesuatu yang tinggi karena itulah harusnya ada pengalihan subsidinya kepada tanah,” ujar dia.

slot online

Sri Mulyani Tambah Anggaran Gaji Guru hingga Dosen Jadi Rp274,7 Triliun di 2026

Sri Mulyani Tambah Anggaran Gaji Guru hingga Dosen Jadi Rp274,7 Triliun di 2026

Menkeu Sri Mulyani

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi anggaran untuk gaji guru hingga dosen meningkat jadi Rp274,7 triliun dalam RAPBN 2026.

Hal tersebut berarti anggaran kesejahteraan guru ini naik dari rencana awal sebesar Rp178,7 triliun yang telah diumumkan dalam konferensi pers Nota Keuangan belum lama ini.

“Alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp274,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam paparannya di Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

Tunjangan profesi guru non-PNS, tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” imbuhnya.

Jika ditelaah, perubahan nampak pada alokasi tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah, dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.

Sementara itu, kenaikan cukup besar terjadi pada pos TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, serta gaji pendidik, yang meningkat dari Rp82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.

link slot gacor

Wamenaker Terjaring OTT, Mahfud MD: KPK Mulai Tunjukkan Taring

Wamenaker Terjaring OTT, Mahfud MD: KPK Mulai Tunjukkan Taring

Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, buka suara menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel. Mahfud menilai, KPK kini mulai kembali menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi.

“Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya,” tulis Mahfud dalam unggahannya di akun X resminya, @mohmahfudmd, Kamis (21/8/2025).

Mahfud mengapresiasi langkah KPK tersebut dan berharap lembaga antirasuah itu terus bergerak maju dalam memburu para pejabat korup.

Tak hanya itu, Mahfud juga menyinggung konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum. Ia memuji sikap Prabowo yang tidak pandang bulu, bahkan ketika pejabat yang ditangkap merupakan bagian dari partainya sendiri.

“Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,” tegas Mahfud.

Namun, Mahfud mendorong KPK untuk tidak hanya mengandalkan OTT dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai penting bagi KPK untuk mampu mengkonstruksi kasus-kasus besar yang sering dilakukan oleh para pejabat.

“KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK,” pungkasnya.

kingslot gacor

Terjaring OTT, Status Hukum Wamenaker Noel Ebenezer Diumumkan KPK Siang Ini

Terjaring OTT, Status Hukum Wamenaker Noel Ebenezer Diumumkan KPK Siang Ini

Wamenaker Immanuel Ebenezer (Foto: Dok)

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel pada Jumat (22/8/2025) siang. Noel sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan pemerasan.

“Insya Allah, besok siang (hari ini, diumumkan statusnya, red),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis 21 Agustus 2025.

KPK juga akan menjelaskan konstruksi perkara sekaligus kronologi OTT. “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers,” sambungnya.

Sebagai informasi, KPK kembali melakukan OTT pada Rabu-Kamis (20-21 Agustus) dini hari. Operasi senyap yang dilakukan KPK ternyata menangkap Noel.

Noel ditangkap bersama 13 orang lainnya yang disebut termasuk pihak swasta. Hingga saat ini, mereka yang terjaring OTT belum diungkap ke publik, namun KPK menyebut dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemerasan sertifikasi K3.

Selain menangkap 14 orang, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi ini. Barang bukti yang diamankan berupa 22 kendaraan mewah yang dipajang di KPK pada Kamis 21 Agustus sore.

kera4d

Istana Tunggu Kepastian KPK Sebelum Tentukan Nasib Wamenaker Noel

Istana Tunggu Kepastian KPK Sebelum Tentukan Nasib Wamenaker Noel

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa belum ada surat pemberhentian terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Pemerintah masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Noel.

“Ya, belum (dikeluarkan surat pemberhentian). Kami masih menunggu penjelasan resmi dari KPK,” tegas Prasetyo kepada awak media, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, langkah lebih lanjut baru akan diambil setelah KPK secara resmi menetapkan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

“Kita tunggu putusan KPK siang ini. Belum lah, kan kita mesti [menghormati] asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

“Kalau nanti KPK merilis hasil OTT-nya terhadap yang bersangkutan, baru kita menindaklanjuti,” tambah Prasetyo.

kas138

Legislator Partai Perindo Salundik Kawal Pembangunan Puskesmas Menteng, Bukti Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Legislator Partai Perindo Salundik Kawal Pembangunan Puskesmas Menteng, Bukti Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Legislator Partai Perindo, Salundik/MNC Media

 Pembangunan Puskesmas Menteng di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), menjadi salah satu wujud nyata aspirasi masyarakat yang berhasil dikawal legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Salundik. Proyek yang mulai dikerjakan sejak Juli lalu ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

“Kami berharap, pembangunan Puskesmas Menteng dapat selesai tepat waktu agar dapat segera dipakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Menteng,” ujar Salundik, yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya.

Salundik mengatakan, kehadiran Puskesmas Menteng sangat penting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas Menteng diharapkan mampu memberikan akses layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan memadai bagi warga sekitar.

Sarjana Hukum lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya ini menegaskan, pembangunan Puskesmas ini merupakan aspirasi masyarakat yang berhasil diperjuangkan DPRD bersama pemerintah daerah.

“Setiap aspirasi yang kami terima akan terus dikawal agar benar-benar terwujud melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” kata alumnus Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 Palangka Raya ini.

kas138

Legislator Perindo Petrus Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bengkayang Kalbar, Desak Pelaku Dihukum Maksimal

Legislator Perindo Petrus Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bengkayang Kalbar, Desak Pelaku Dihukum Maksimal

Ketua Komisi I DPRD Bengkayang dari Partai Perindo Petrus bersama masyarakat mengawal kasus kekerasan seksual anak. (Foto: Perindo).

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) memantik keprihatinan mendalam dari anggota legislatif Partai Perindo, Petrus.

Ketua Komisi I DPRD Bengkayang ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses hukum agar pelaku mendapat hukuman maksimal tanpa keringanan.

“Bagi predator anak di bawah umur, hukum harus ditegakkan secara maksimal. Terapkan pasalnya secara tegas, tanpa ada pertimbangan atau keringanan,” kata Petrus, Kamis (21/08/2025).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bengkayang mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2025 terdapat 34 kasus kekerasan, pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. 

Salah satu kasus terbaru menimpa seorang siswi SMP dengan nama samaran Bunga (14) di Kecamatan Teriak. Kasus ini menyedot perhatian publik setelah terungkap korban menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual oleh tiga pemuda.

https://descargaton.com

KPK Panggil Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus DJKA

KPK Panggil Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus DJKA

Bupati Pati Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Pati, Sudewo, hari ini. Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2018–2022.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/8/2025).

Belum ada informasi terkait kehadiran yang bersangkutan. Materi yang akan digali tim penyidik pun belum diketahui.

Diketahui, KPK menyatakan Bupati Pati, Sudewo (SDW), menjadi salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

“Tentu dari informasi ini, penyidik akan mendalami dan nanti kami akan memperbarui informasi proses penyidikan terkait Saudara SDW ini seperti apa,” ujarnya.

slot gacor 777

Beredar Foto Tes Kesehatan Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK: Bukan di Sini, Dia Sehat

 Beredar Foto Tes Kesehatan Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK: Bukan di Sini, Dia Sehat

Wamenaker Immanuel Ebenezer tengah menjalani tes kesehatan/Foto: Istimewa

 Beredar foto Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel, sedang menjalani tes kesehatan. Foto tersebut muncul setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, buka suara perihal foto yang dimaksud. Menurutnya, foto tersebut diambil bukan di kantor KPK.

Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Budi kemudian menyinggung kondisi kesehatan Noel usai terjaring operasi senyap. Menurut Budi, Noel dalam kondisi sehat.

“Kondisi yang bersangkutan saat ini dinyatakan sehat,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (21/8/2025).

Dalam operasi senyap tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

kera4d