SOLVERSCUP

^{_{Arsip foto – Dua orang pengemudi ojek online berbincang di Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (17/2/2020)}}

 Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar para pengemudi ojek di Jakarta mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai salah satu upaya agar semakin banyak warga beralih menggunakan angkutan umum.

“Ojek dapat BBM subsidi dengan cara menggunakan pelat kuning. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meniru ojek di Kota Agats Kabupaten Asmat Papua Selatan yang sudah menggunakan pelat kuning,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, kendaraan pribadi di Jakarta menggunakan BBM nonsubsidi dan dilarang menggunakan BBM subsidi.

Usul tersebut Djoko sampaikan karena berpendapat penggunaan transportasi umum di Jakarta kian menurun. Dia merujuk data tahun 2002 bahwa penggunaan transportasi umum di Jakarta sekitar 52,7 persen, lalu turun pada tahun 2010 menjadi 22,7 persen dan menjadi 6,9 persen pada 2018.

Sementara itu, pemakaian sepeda motor melesat. Tahun 2010, angkanya mencapai 61,2 persen dan tahun 2018 menjadi 68,3 persen.

“Hal ini menyebabkan tingginya polusi udara dari sepeda motor yang menyumbang 44,5 persen dan mobil pribadi menyumbang 14,2 persen,” kata Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Padahal, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya 89,5 persen wilayah Jakarta. Sudah setara dengan kota-kota negara maju di dunia.

Dia mengatakan pasal 8 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi mengamanatkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi ditetapkan target 60 persen perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam untuk transportasi jalan.

Sebagai dokumen strategis, sambung dia, Rencana Induk Transportasi Jakarta (RIJ) harus diperkuat untuk memastikan integrasi antarmoda, konektivitas antarwilayah, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional (RIJLLAJ Nasional).

Lalu, guna memastikan implementasi yang efektif, kata Djoko, dibutuhkan tidak hanya reformasi kebijakan, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat melalui pembentukan Institut Transportasi Jakarta (ITJ) sebagai pusat riset dan pengembangan transportasi.

^{_{Korban tewas akibat minuman oplosan di Mande bertambah jadi 4 orang}}

 Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menyebutkan jumlah korban tewas akibat minuman keras oplosan alkohol murni 96 persen bertambah menjadi empat orang.

Terkait dengan penambahan jumlah korban itu, petugas bersama tenaga kesehatan lantas menyisir perkampungan guna memastikan tidak ada korban lain.

Kapolsek Mande AKP Dadeng di Cianjur, Sabtu, menyebutkan salah satu korban yang meninggal dunia berinisial J (43) warga Desa Kademangan, Kecamatan Mande. Setelah di rumahnya, korban mengeluh sakit di bagian dada dan perut setelah mengonsumsi minuman keras oplosan.

“Kami mendapat kabar pada Sabtu siang ada seorang warga yang meninggal karena minuman keras oplosan. Korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kritis hingga akhirnya meninggal,” kata Kapolsek.

Berdasarkan pendataan oleh petugas, keempat korban meninggal akibat minuman keras oplosan alkohol murni 96 persen dicampur dengan minuman lain berinisial H (34), G (29), E (55), dan J (43), seluruhnya warga Desa Kademangan.

Sementara itu, korban yang dirawat di dua rumah sakit, Cianjur, tutur dia, juga bertambah semula enam orang menjadi delapan orang.

Seiring dengan jumlah korban minuman keras oplosan itu bertambah, pihaknya melakukan penyisiran ke sejumlah perkampungan guna memastikan jumlah korban.

“Kami sudah menyebar petugas ke lapangan guna memastikan tidak ada lagi korban minuman keras oplosan yang belum mendapat penanganan medis, seperti korban yang meninggal kami baru tahu setelah keluarga melapor,” katanya.

Dua korban yang baru dirawat di rumah sakit, kata dia, sebelumnya tidak dilaporkan. Namun, setelah petugas mendapat laporan, langsung membawa keduanya ke rumah sakit guna mendapat penanganan medis dan memastikan kondisinya.

Pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa Polres Cianjur mendalami kasus tewasnya tiga orang warga Desa Kademangan setelah pesta minuman keras alkohol 96 persen, sedangkan enam orang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit, Sabtu.

Kasatnarkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama mengungkapkan bahwa sembilan orang menggelar pesta minuman keras oplosan dengan alkohol murni 96 persen yang dipesan salah seorang korban pada hari Kamis (6/2) dan Jumat (7/2) malam.

“Setelah pulang ke rumah mereka masing-masing, sejumlah pemuda keracunan sehingga dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu dini hari,” katanya.

^{_{Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo}}

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengawasan kearsipan internal tahun 2024.

Berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, BSKDN berhasil mempertahankan nilai tinggi dalam audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen BSKDN dalam menerapkan tata kelola arsip yang tertib dan profesional.

Diketahui, Audit kearsipan internal dilakukan selama tujuh bulan mulai dari Februari hingga Agustus 2024, dengan metode evaluasi yang mencakup pengisian formulir, wawancara, observasi, serta verifikasi langsung di lapangan.

Dari hasil audit yang telah dikonsolidasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 13 Agustus 2024, BSKDN Kemendagri kembali menempati peringkat pertama dalam kategori Unit Kearsipan Sekretariat Unit Kerja Eselon I dengan total nilai 97,22 dan berpredikat AA atau sangat memuaskan.

Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim dalam mewujudkan budaya tertib arsip yang berkesinambungan.

Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya sekadar pencapaian angka, tetapi juga cerminan dari komitmen BSKDN dalam memastikan pengelolaan arsip yang sistematis dan transparan sehingga dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi kebijakan pemerintah.

Prestasi ini juga sekaligus menjadi bukti konsistensi BSKDN dalam menjaga kualitas tata kelola arsip. Tahun sebelumnya, BSKDN juga meraih nilai tinggi dalam pengawasan kearsipan internal, ini menunjukkan keberlanjutan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

“Semua upaya untuk mengembangkan budaya tertib arsip ini perlu terus dilakukan dan diapresiasi agar terus meningkat,” kata Yusharto.

Dengan capaian ini, BSKDN Kemendagri bertekad terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip yang lebih baik.

Ia berharap pencapaian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi tim BSKDN serta unit kerja lain di lingkungan Kemendagri untuk semakin meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya harap capaian ini dapat menjadi pemacu semangat kita untuk terus berinovasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, salah satunya melalui pengelolaan arsip yang tertib,” ucapnya.*

^{_{Tumpukan tabung elpiji tiga kilogram di salah satu pangkalan resmi yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.}}

 Pengamat Politik dan Kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan izin kepada pengecer menjual kembali elpiji tiga kilogram merupakan bentuk keadilan sosial.

“Kalau dari analisa kebijakan, maka ini (pemberian izin pengecer menjual elpiji tiga kilogram merupakan wujud dari keadilan sosial,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa elpiji tiga kilogram yang acap kali disebut sebagai “tabung melon” ini diperuntukkan bagi masyarakat kategori miskin.

Penarikan kebijakan ini dirasanya akan memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan elpiji tiga kilogram yang telah menjadi kebutuhan.

“Pengecer ini lebih dekat dengan konsumen tentu dapat meningkatkan fleksibilitas distribusi di daerah yang sulit dijangkau agen resmi. Lalu memungkinkan penjualan lebih merata di tingkat lokal,” ujarnya.

Kendati demikian, keputusan mencabut larangan bagi pengecer menjual elpiji tiga kilogram juga dibarengi upaya pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi agar peruntukkannya bisa tepat sasaran, mengingat pengecer nantinya akan diubah menjadi sub pangkalan.

“Jika pengecer diberikan wewenang lebih luas, perlu ada jaminan bahwa elpiji ini tidak malah dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak,” kata dia.

Karena, lanjutnya ketika pengawasan tidak dilakukan dalam lingkung yang menyeluruh, maka bisa berpotensi menyebabkan kelangkahan barang di pasar.

“Tanpa mekanisme kontrol yang ketat, ada risiko penyimpangan distribusi atau leakage dan penimbunan oleh pengecer yang bisa menyebabkan harga di pasar meningkat di luar harga eceran tertinggi (HET),” ucap Andhyka.

Ketepatan penerimaan elpiji tiga kilogram merupakan upaya jangka panjang pemerintah dalam memenuhi hak pemenuhan hak bagi warga miskin.

“Kalau dari aspek efektivitas, kebijakan ini memastikan ketersediaan elpiji tiga kilogram untuk warga tak mampu. Tapi pengawasan ini jangka panjang, karena memastikan apakah tetap tersalurkan tepat sasaran,” ucap dia.

^{_{Tampak Istana Presiden dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara.}}

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

“Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap Rp8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

^{_{Warga menyaksikan jalannya sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 dari layar lebar di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025).}}

Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu ini.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu digelar sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Ketua MK didampingi oleh delapan hakim konstitusi, antara lain, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari putusan dismissal Selasa (4/2). Kemarin, MK telah menentukan nasib 158 perkara sengketa Pilkada, yakni sebanyak 20 perkara dinyatakan lanjut dan 138 perkara lainnya kandas.

Perkara yang kandas itu terdiri dari 97 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 27 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Mayoritas perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya.

Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan ternyata bukan kewenangan MK. Terkait hal ini, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz menjelaskan bahwa objek sengketa seharusnya ketetapan KPU terkait hasil pilkada di suatu daerah.

“Contohnya, itu yang diajukan sebagai objek permohonan adalah berita acara. Seharusnya adalah keputusan atau ketetapan KPU-nya,” ucap Faiz menjawab pertanyaan ANTARA di MK, Jakarta, Selasa (4/2).

Putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian. Sidang dengan agenda pembuktian lanjutan bakal digelar pada tanggal 7—17 Februari 2025, lalu diputus pada tanggal 24 Februari 2025.

Apabila perkaranya dinyatakan lanjut, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang jumlahnya paling banyak enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati/wali kota.

Diketahui bahwa total perkara sengketa Pilkada 2024 adalah 310 perkara. Sebanyak 23 di antaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur, sementara sengketa pemilihan bupati berjumlah 238 perkara dan 49 perkara lainnya ialah sengketa pemilihan wali kota.

^{_{Warga membeli elpji 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan resmi, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.}}

 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan pemerintah memperbolehkan warung dan pengecer untuk kembali berjualan gas/elpiji 3 kg secara eceran merupakan langkah baik, tetap mendengarkan suara dari masyarakat.

“Ya, menurut saya artinya pemerintah tetap mendengar suara masyarakat,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, upaya pemerintah agar subsidi LPG 3 kg harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan memang perlu didukung oleh semua pihak, namun upaya tersebut perlu dilakukan dengan cara yang lebih diterima masyarakat secara luas.

Hal itu dikarenakan komoditas LPG 3 kg saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat banyak bukan hanya bagi rumah tangga, namun juga untuk pelaku UMKM, seperti penjual nasi goreng, bakso, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, mayoritas pengecer LPG 3 kg sendiri juga merupakan pelaku usaha mikro, seperti warung dekat perumahan dan toko kelontong.

Dia menyarankan agar pembekalan kepada para pengecer LPG 3 kg yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina dilakukan dengan pendekatan humanis.

“Jadi nanti benar-benar harus disiapkan, pengecer-pengecer ini kalau mau ditingkatkan menjadi sub-pangkalan gitu, karena jangan lupa mereka para pengecer ini skala usahanya mikro seperti warung-warung yang sambil jualan barang kelontong juga menjual LPG-nya. Sehingga itu juga harus dilihat bahwa mungkin mereka belum adaptif dengan dunia digital dan harus dibantu. Jadi pendekatannya harus humanis memang,” katanya pula.

Salah satu contohnya, kata dia lagi, adalah bagaimana pendekatan humanis ini pernah dijalankan ketika pemerintah meminta masyarakat untuk beralih dari minyak tanah ke tabung gas LPG 3 kg.

“Jadi sebenarnya langkah-langkahnya memang harus smooth ya, seperti dulu waktu mengganti dari minyak tanah ke tabung LPG 3 kg, itu juga smooth di mana tabung LPG-nya disediakan terlebih dahulu terus terjadi transisi. Memang saat peralihan dari minyak tanah ke LPG 3 kg sempat banyak penolakan, tapi lama-lama masyarakat semakin aware dan memahami terkait dengan betapa efisiennya dalam menggunakan LPG dari sisi waktu, fleksibilitas, dan sebagainya,” ujar Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengecer LPG 3 kg dapat kembali beroperasi pada Selasa ini, namun berganti nama menjadi sub-pangkalan.

Adapun tujuan dari pengoperasian kembali pengecer LPG 3 kg, yakni untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut.

Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat yang membeli LPG 3 kg di pengecer juga diwajibkan untuk membawa KTP.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub-pangkalan dari LPG 3 kg.

Teruntuk para pengecer yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, Kementerian ESDM akan secara aktif bersama Pertamina membekali mereka dengan sistem aplikasi dan membantu proses mereka menjadi sub-pangkalan.

Untuk menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apa pun, bahkan Kementerian ESDM dan Pertamina akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM.

^{_{Ilustrasi – Potongan gambar dalam adegan squid game musim kedua.}}

Aktris senior Korea Selatan Lee Joo Sil meninggal dunia di usia 80 tahun setelah berjuang melawan kanker perut yang dideritanya.

Dilansir Koreaboo, Minggu, bintang dalam drama “Squid Game 2” itu mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 2 Februari pukul 10:20 pagi waktu setempat saat menjalani perawatan atas penyakitnya.

Pemakamannya akan diadakan di Rumah Sakit Shinchon Severance, dengan layanan kunjung dibuka mulai tanggal 3 Februari dan upacara terakhir dijadwalkan pada 5 Februari.

Tahun lalu, Lee mengungkapkan di MBN ‘s Special World bahwa ia sebelumnya telah didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3 dan diberi waktu hidup yang terbatas.

Dia berjuang melawan penyakit tersebut selama lebih dari satu dekade dan bahkan sempat dinyatakan bebas dari kanker pada satu titik, namun pemeriksaan terbaru mengonfirmasi kekambuhan penyakit ini.

Lee memulai kariernya pada tahun 1964 dan memperoleh pengakuan sebagai pengisi suara sekaligus pemain di layar kaca. Aktris itu memulai kariernya di industri ini melalui kelas pengisi suara kedua TBC pada tahun 1965, kemudian mengembangkan kariernya ke dunia televisi dan film.

Baru-baru ini, Lee mengambil peran dalam drama Korea Selatan yang sedang dinanti-nantikan di Netflix “Squid Game 2” sebagai Park Mal Soon, ibu dari Hwang Jun Ho yang diperankan oleh aktor Wi Ha Joon dan ibu tiri dari Hwang In Ho yang diperankan oleh aktor Lee Byung Hun.

Karakternya dikenal karena kepribadiannya yang baik dan penuh perhatian, menunjukkan perhatian yang mendalam kepada anak kandung dan tirinya. Dia sering menyalahkan dirinya sendiri atas hubungan mereka yang tegang dan menanggung beban emosional atas kesulitan yang mereka hadapi.

^{_{Arsip – Acil Darmawan Hardjakusumah, SH. atau Acil Bimbo}}

 Salah satu anggota dari grup musik Indonesia Bimbo yakni Acil Darmawan Hardjakusumah atau Acil Bimbo dikabarkan meninggal dunia.

Isu meninggalnya salah satu personil Bimbo tersebut dikabarkan melalui pesan berantai WhatsApp.

Berikut narasi dalam pesan bersantai tersebut:

“Innalillahi wainnailaihi raji’un,
telah berpulang kerahmatullah seniman kita semua, mang Acil (Bimbo)
sekitar pukul 19.00 di RS Pindad. Mohon do’a dari semua untuk almarhum.“

Namun, benarkah personel band legendaris tersebut meninggal dunia?

Penjelasan:

ANTARA mengkonfirmasi hal tersebut ke salah satu personel Bimbo, yakni Jaka Purnama Hardjakusumah atau kerap dipanggil Jaka Bimbo.

Jaka mengkonfirmasi bahwasanya Acil dalam kondisi sehat. Meskipun beberapa waktu lalu sempat mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit.

“Alhamdulillah. Acil masih sehat,” kata Jaka kepada ANTARA.

Acil Bimbo pada Oktober lalu mengalami patah tulang serius akibat terjatuh di teras rumahnya, sehingga dia harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat pada Minggu (27/10).

Bimbo merupakan salah satu grup musik legendaris Tanah Air yang masih aktif hingga sekarang. Grup musik itu terdiri dari tiga bersaudara yakni Sam Bimbo, Acil Bimbo dan Jaka Bimbo.

^{_{Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Piek Budyakto}}

Tiga cabang olahraga bela diri, yakni pencak silat, taekwondo, dan karate, akan dipertandingkan dalam seri Kejuaraan Piala Bela Negara di tujuh Provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan, Kementerian Pertahanan menyambut gembira dan mendukung penuh penyelenggaraan Bela Negara Cup.

“Kejuaraan ini tentunya dalam rangka menggelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, dengan menumbuhkan semangat berolahraga di masyarakat sebagai komponen bangsa. Kementerian Pertahanan RI mendukung penuh terselenggaranya kejuaraan ini,” ujar Piek Budyakto dikutip dari keterangan resmi, Jumat.

Seri pertama kejuaraan ini akan dibuka di Malang pada 7-9 Februari mendatang dan berpuncak di hari yang bertepatan dengan Hari Bela Negara ke-77, yakni pada 19 Desember 2025.

Direktur Bela Negara Brigjen TNI G. Eko Sunarta menambahkan, kompetisi ini merupakan salah satu upaya menginternalisasikan bela negara dan menciptakan bibit-bibit olahragawan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesiapa .

“Selain itu tentunya bibit yang dihasilkan dari kejuaraan ini dapat memberikan sumbangsih, karena bisa menjadi cikal bakal atlet berprestasi nasional maupun internasional,” tutur Eko Sunarto.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Piala Bela Negara, Joshua Hamilton, mengatakan kejuaraan juga digelar untujk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan prestasi dan kualitas SDM khususnya di bidang Olahraga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan induk cabor yang dipertandingkan, Pencak Silat (PB IPSI), Taekwondo (PBTI), dan Karate (PB FORKI) serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kemhan RI, Kemenpora RI & KONI Pusat, supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan aman, serta membantu dan berkontribusi terhadap apa yang sedang difokuskan oleh Pemerintah, yaitu DBON (Design Besar Olahraga Nasional),” pungkasnya.